manipulasi data

Manipulasi Data Kependudukan dan Akibat Hukumnya

UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bentuk dari dokumen kependudukan tersebut meliputi antara lain  Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta/Surat Nikah/Cerai, Akta Kelahiran/Kematian, Akta Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Perubahan elemen data kependudukan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana agar data kependudukan menjadi akurat dan mutakhir karena dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan sangat membutuhkan data yang akurat berimplikasi pada pelayanan publik dan pembangunan di sektor lain. Banyak contoh yang terjadi di lapangan adalah tingkat pendidikan penduduk di Kartu Keluarga tidak pernah dirubah meskipun anak tersebut sudah lulus SD bahkan ada yang hingga lulus sarjana data tersebut tidak pernah diperbaharui.

Sekilas pemalsuan data kependudukan dan dokumen kependudukan  tampak sederhana, dan sudah lazim terjadi. Namun demikian, meskipun kelihatannya sederhana, pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, yakni munculnya berbagai tindak pidana di tengah masyarakat.

Manipulasi data biasanya terjadi dikarenakan adanya maksud tertentu untuk menerobos aturan yang berlaku sesuai dengan kepentingannya. Seperti mengakali sistem zonasi pada saat anak ingin masuk sekolah, memalsukan data kematian agar dapat menikah kembali, memalsukan data untuk tujuan penerimaan bantuan sosial atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, menyebut sanksi berat menanti bagi orang yang melakukan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa:

  • Pasal 93 : Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.
  • Pasal 94 : Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  • Pasal 96A : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dinas Dukcapil selaku instansi pelaksana di daerah dituntut untuk lebih teliti dalam menerima pelaporan yang diajukan oleh penduduk. Peningkatan kompetensi petugas sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik untuk menghasilkan data yang benar dan akurat. Petugas pada instansi pelaksana wajib memahami seluruh aturan perundang-undangan, dapat memberikan solusi atas permasalahan data kependudukan dan tidak tergiur dengan materi yang ditawarkan oleh penduduk.

Ingat, siapa saja yang memerintahkan, memfasilitasi dan/atau memalsukan data kependudukan dan mendistribusikannya diancam pidana dan/atau denda. Salam.

Profil penulis :

Nama        : Bambang Irawan, S.Sos., MM

NIP            : 198012042010011011

Jabatan      : Kasi Pindah Datang Penduduk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

7 replies on “Manipulasi Data Kependudukan dan Akibat Hukumnya”

salam santun saya atas nama suryadi,:alamat pulau Betung kecamatan pampangan kabupaten Ogan Komering Ilir,alamat tsb sesuai dengan KTP baru baru ini anak saya mengurus untuk perekaman KTP El,ternyata GX bisa karna nama nya udah dipindahkan ke alamat istri saya,tanpa sepengetahuan saya sebagai kepala keluarga,karna saya sama istri saya sudah tidak lgi bersama/pisah,masalahnya kenapa bisa seperti itu karna sebelumnya saya tidak diberitahukan,apakah semua kantor dukcapil seperti itu,apakah memang aturan di Indonesia seperti itu,atau dukcapil Ogan Komering Ilir aja seperti itu,masalahnya sekarang anak saya tidak bisa bikin KTP di dukcapil Ogan Komering Ilir,harus mencabut lagi namanya di dukcapil Ogan Komering ulu timur(Martapura),sedangkan anak saya tinggal bersama saya di OKI,tolong itu gimana solusinya pak

Jika kedapatan pelaku manipulasi data , bagaimana yang harus di lakukan.
Karena jelas memanipulasi data pasti ada untuk niatan pelaku itu sendiri, jelas merugikan negara , dan bisa merugikan orang lain.

Kalau status pernikahan dari nikah dijadikan belum menikah demi tujuan memuluskan proses bekerja keluar negri gimana pak hukumnya pak.

Harus diteliti terlebih dahulu apakah mengandung unsur manipulasi data atau karena disebabkan adanya kesalahan pelaporan pada permohonan sebelumnya. Terimakasih.

saya bersaksi demi allah saya melihat orang yang pura2 mati merubah identitas dirinya menjadi orang lain. dan demi allah saya laporkan ke pihak kepolisian tapi tidak di tanggapi

Mau tanya pakk,sy nikah suami istri ada akte nikah kartu keluarga dan E.KTP SDH di cetak dukcapil .yang tanya kan tau tauu istri atw suami merubah semua tgl lahir status nikah jadi cerai hidup padahal tannpaa sepengetahuan istri atau suami menerbitkan kk dan KTP baru …pidana kah ini paak

Leave a Reply

Your email address will not be published.